logo

Written by Super User on . Hits: 930

ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA


Muhammad Ubayyu Rikza,S.H.I
Hakim Pengadilan Agama Raha

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum baru tersebut, menarik jika dikaji menggunakan konsep maqâṣid asy-syarî’ah, yaitu tujuan pensyariatan suatu hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, sifat penelitian preskriptif, dan memperoleh sumber data secara primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, kemudian dianalisis dengan metode induktif.

Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî’ah terutama prinsip ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs. Implikasi dari putusan tersebut, anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah yaitu hak bernasab kepada ayah biologisnya, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.

Kata kunci: Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan.

Abstract

The Constitutional Court has made a decision revolutionary in the Constitutional Court decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on the status of children out of wedlock, which states that children born outside of marriage not only have a relationship civil with her mother and her mother's family, but also has a relationship to civil with her biological father who can be proved by science and technology. The change to Article 43 paragraph (1) implications on the Islamic family law in Indonesia. The new law, if examined using the concept interesting Maqasid ash-shari'ah, which is the purpose pensyari'atan law.

This type of research is the research library (library research), with data collection techniques of documentation, research prescriptive nature and sources of primary and secondary data. The approach used is a normative-juridical, and then analyzed by the inductive method.

After discussing on the whole, it can be concluded that the Constitutional Court ruling does not violate the provisions of Islamic law and in line with the principles of Maqasid ash-shari'ah especially ḥifẓ principles and ḥifẓ nasl an-an-nafs. The implications of the ruling, bastard got the same rights as a legitimate child is bernasab rights to the biological father, earns a living, inheritance and equality before the law.

Keywords: Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010, children out of wedlock.

 6dcb50800a17c43e4a5874ad0f95601b9f832378

  1. I.PENDAHULUAN

Syari’at perkawinan merupakan salah satu hukum yang ditetapkan Allah demi kemaslahatan seluruh umat manusia, guna menyalurkan kodrat manusia dalam menyalurkan kebutuhan biologis secara benar dan teratur mengembangbiakkan keturunan yang sah, di samping mewujudkan suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah.

ومن أيته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنواإليهاوجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون[1]

Anak merupakan salah satu hal yang selalu dinantikan, karna kelak seorang anak akan menjadi penerus dari orang tuanya. Penetapan asal-usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.[2] Menurut hukum perkawinan di Indonesia, hubungan keperdataan anak dengan ayahnya hanya bisa terjadi bila anak tersebut adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan.

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, agar seorang anak mendapat status hukum yang sempurna, maka orang tuanya harus melakukan perkawinan yang sah di depan hukum negara dan sah secara agama. Hal itu dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.[3] Mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.[4]

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga telah mengatur tentang status anak yang sah dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan anak yang sah adalah:

  1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
  2. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Mengenai penetapan status anak di luar perkawinan dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Menurut Hukum Islam, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid, atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya.[5] Hal ini sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis:

عن أبي هريره ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال الولد للفرش والعاهرالحجر[6]

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan mengenai nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau fasid, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi pezina sebab nasab adalah karunia dari Allah.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2)[7] dan Pasal 43 ayat (1).[8] Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (sirri) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.[9]

Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknlogi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan ini menjadi kontroversional karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.[10] Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan dan samen leven.

Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep maqâṣid asy-syarî’ah yang berarti tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema pembahasannya adalah mengenal ḥikmah dan ‘illat dari ditetapkannya suatu hukum.[11] Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi maqâṣid asy-syarî’ah.[12]

Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maqâṣid asy-syarî’ah menjadi kunci dan tulang punggung mengetahui tujuan pensyari’atan hukum. Maqâṣid asy-syarî’ah juga dapat menjadi ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.[13]

Dari persoalan tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Bagaimana dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana analisis maqâṣid asy-syarî’ah terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana implikasi putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia?

  1. II.PEMBAHASAN
  2. A.Analisis Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap Dasar-dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Majlis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa pokok permohonan para pomohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).

Putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:[14]

  1. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan karena akan mencegah dan melindungi wanita, dan anak-anak dari perkawinan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Perlindungan terhadap anak telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) dan 28D ayat (1).
  2. Pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari fungsi negara, yaitu memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5).
  3. Pencatatan perkawinan menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,danuntuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28J ayat (2).
  4. Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif, bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan ini dimaksudkan agar dapat dibuktikan dengan bukti sempurna yaitu dengan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. Pada dasarnya yang menjadi faktor penentu sah atau tidaknya perkawinan adalah memenuhi syarat perkawinan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1).
  5. Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) mengenai status anak di luar perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dinyatakan inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya.

Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu :[15]

  1. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehinggaMahkamah Konstitusi menganggap anakyanglahirdiluarperkawinanharusmendapatkan perlindunganhukumdankepastianhukumyangsamameskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.
  2. Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antaralaki-laki dan perempuan, sehingga MahkamahKonstitusi mengganggaptidakadil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.
  3. Seiring perkembangan zaman dan semakin berkembangnyateknologi,MahkamahKonstitusimenganggapdengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luarperkawinan merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu mengenai pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan Pasal 2 ayat (2) dan tentang status anak di luar perkawinan dalam Pasal 43 ayat (1). Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang dengan undang-undang, maka dasar-dasar hukum yang digunakan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mengenai status anak di luar perkawinan, Mahkamah Konstitusi memutusakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknlogi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan tersebut merupakan langkah revolusioner yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, frasaanak yang lahir di luar perkawinandalam putusan tersebut menurut bahasa hukum positif Indonesia dan bahasa hukum Islam memiliki perbedaan. Menurut hukum Islam, “anak yang lahir di luar perkawinan” mengandung pengertian bahwa anak tersebut hasil dari perzinaan antara laki-laki dengan perempuan. Menurut bahasa hukum positif Indonesia, frasa “anak yang lahir di luar perkawinan” memiliki makna bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan anatara laki-laki dan perempuan yang tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Perbedaan klasifikasi inilah yang menyebabkan perbedaan pendapat di berbagai kalangan jika tidak dipahami secara mendalam. Namun dalam tulisan ini dan berdasarkan latar belakang putusan tersebut, frasa “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perkawinan sirri.

Putusan tersebut dapat dianalisis menggunakan hukum Islam, terutama dengan maqâṣid asy-syarî’ah yaitu pengkajian tentang maksud atau tujuan disyari’atkan hukum, karena sesungguhnya suatu syari’at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu melalui analisis maqâṣid asy-syarî’ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia.

Asy-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syarî’ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.[16] Ketiga ketegori hukum menurut Imam asy-Syatibi yaitu :

  1. Al-Maqâṣid ad-Ḍarûriyyat secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini. Ḍarûriyat dilakukan dalam dua pengertian yaitu, pada satu sisi kebutahan diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala halyang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus
  2. Al-Maqâṣid al-Ḥâjiyyat secara bahasa artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.
  3. Al-Maqāṣid al-Taḥsiniyât secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak.

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas yaitu ḍarûriyât, secara epistemologi mengandung kepastian. Maka tidak dapat diabaikan. Kelompok ḍarûriyât terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut yaitu:

  1. Memelihara agama (ḥifẓ ad-dîn)
  2. Memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs)
  3. Memelihara akal (ḥifẓ al-aql)
  4. Memelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl)
  5. Memelihara harta (ḥifẓ al-mâl)

Kelima unsur pokok tersebut menjadi sesuatu yang harus dipelihara karena apabila adanya kesalahan yang mempengaruhi kaidah ḍarûriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya yaitu ḥajiyyat dan taḥsiniyyat yang secara struktural dan secara substansial merupakan pelengkap dari ḍarûriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang menggangu taḥsiniyyat akan berpengaruh pada ḥajiyyat.

Bekaitan dengan putusan tersebut, maka yang menjadi fokus dari dasar hukumnya yaitu, mengenai hubungan perdata antara ayah biologis kepada anak di luar perkawinan dan jaminan kehidupan anak. Mengenai hubungan perdata antara ayah dan anak di luar perkawinan, hal tersebut sejalan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl (memelihara nasab), karena prinsip tersebut menunjukan bahwa cara memperoleh anak yang sah yaitu dengan adanya perkawinan. Adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menguatkan antara norma agama dan norma hukum Indonesia, sehingga anak di luar perkawinan berhak mendapatkan hak-haknya yang diakui oleh negara.

Apabila anak di luar perkawinan dimaknai secara umum, yaitu sebagai anak hasil dari perzinaan, maka secara otomatis bertentangan dengan prinsip ḥifẓ an-nasl, karena perzinaan dapat menyebabkan kerusakan nasab. Salah satu tujuan disyari’atkan hukum Islam yaitu memelihara dan menjaga keturunan. Ulama fikih menyatakan, bahwa nasab adalah salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antara pribadi berdasar kesatuan darah, karena pada hakikatnya nasab adalah karunia besar yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur’an :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهر وكان ربك قديرا[17]

Mengenai pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu:

Pertama, Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan deskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di dunia ini pada dasarnya adalah suci. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis:

كل مولوديولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهود انه او ينصرانه اويمجسانه [18]

Adapun anak di luar perkawinan dipandang negatif di tengah masyarakat itu bukan hukuman, melainkan efek domino yang terjadi akibat perbuatan orang tuanya. Efek domino adalah kesalahan satu pihak menyebabkan pihak lain ikut menaggung dampaknya walaupun tidak berdosa.

Efek domino tidak bisa dicegah atau dihilangkan walaupun dengan undang-undang anti efek domino, yang dapat dicegah yaitu perbuatan yang bisa menimbulkan efek domino. Artinya pandangan negatif masyarakat terhadap anak yang tidak mempunyai hak-hak penuh tidak dapat dicegah, yang harus dicegah adalah perbuatannya yaitu perkawinan sirri. Oleh karena itu, untuk menghindari deskriminasi di tengah masyarakat haruslah mematuhi Undang-Undang Perkawinan.

Kedua, Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi mengganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya, dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Ditinjau menggunakan hukum Islam, hal tersebut erat kaitannya dengan prinsip ḥifẓ al-nafs (memelihara jiwa). Jika anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan mafsadat. Jika dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan anak lahir akan meringankan beban ibu.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah berikut :

دفع المفاسد على جلب المصا لح[19]

دفع الضررأولى من جلب النفع[20]

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila berkumpul antara maṣlaḥat dan mafsadat, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maṣlaḥat, sebab menolak mafsadat sudah merupakan kemaslahatan.

Ketiga, Seiring berembangannya zaman dan semakin majunya ilmu pengetahuan, Mahkamah Konstitusi menganggap dengan perkembangan teknologi dimungkinkan mampu membuktikan bahwa anak di luar perkawinan merupakan anak dari laki-laki tertentu.

Menurut hukum Islam, pembuktian nasab terutama kepada ayahnya terjadi melalui 4 hal, yaitu:[21]

  1. Melalui perkawinan yang sah atau fasid
  2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak
  3. Melalui pembuktian
  4. Melalui perkiraan atau undian

Dilihat dari keempat cara penentuan nasab tersebut dapat disimpulkan, bahwa uji DNA sejalan dengan teori pembuktian dalam penetapan status anak, hanya saja uji DNA bukan menjadi satu-satunya cara. Uji DNA hanya digunakan sebagai langkah terakhir dan juga harus diperkuat dengan adanya pembuktian lain seperti anak yang lahir akibat perkawinan atau tidak dalam ikatan perkawinan.

  1. B.Implikasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tersebut berimplikasi terhadap Kompilasi Hukum Islam, karena KHI merupakan formulasi yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Adanya putusan tersebut membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kekuatan dan perlindungan di hadapan hukum yang dapat disamakan statusnya dengan anak sah. Putusan tersebut merupakan upaya dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia.

Berdasarkan permohonan dalam putusan tersebut, diketahui bahwa perkawinan pemohon telah sah dan benar sesuai dengan syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas perkara nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.

Dengan demikian, hak-hak perdata yang harus didapatkan oleh anak di luar perkawianan, yaitu:

  1. Hak mendapatkan nasab kepada ayah biologisnya.

Berdasarkan putusan tersebut, anak yang dilahirkan oleh pemohon akan mendapatkan hak yang sama dengan anak sah. Menurut KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.[22] Sekilas pasal tersebut menimbulkan kerancuan, karena penggunaan kata “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah” penggunaan kalimat “dalam” tersebut menimbulkan kecurigaan, berarti yang terpenting pada saat anak lahir, orang tuanya sebagai pasangan zina telah terikat dalam sebuah perkawinan.

Pasal 99 KHI tersebut dikutip langsung dari pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Penggunaan kata “dalam” perlu ditinjau ulang atau apabila perlu dihilangkan, sebab dengan adanya kata “dalam” maka implikasi dan pengaruh besarnya akan terjadi pada legalisasi perzinaan, karena dengan rumusan pasal tersebut, negara mengakui atau mengizinkan proses hubungan badan sebelum perkawinan.

Pasal tersebut juga dihubungkan dengan pasal yang membolehkan laki-laki menikahi wanita yang dihamilinya karena perzinaan. Seperti dalam pasal 53 KHI yang menyatakan, bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[23]

Perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah, seandainya beberapa waktu setelah dilaksanankan perkawinan yang sah lahir anak yang dikandungnya. Meskipun pasal 53 KHI tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipatif guna melindungi wanita dan anaknya.

Adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, seharusnya dapat menjadi solusi untuk penguatan hukum dari anak yang dilahirkan di luar perkawinan tanpa melegalkan perzinaan. Oleh karena itu, pengertian anak sah menurut KHI tidak akan rancu jika definisi anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Pada dasarnya antara putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan pasal 99 KHI dan pasal 53 KHI, semuanya bertujuan sama yaitu melindungi wanita sebagai ibu dan anaknya di hadapan hukum.

  1. Hak mendapatkan nafkah

Pasca putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, maka tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak di luar perkawinan tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga dibebankan kepada ayah dan keluarga ayahnya. Ayah biologisnya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan demikian, adanya hak anak untuk menuntut ayah biologisnya apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sangat ditekankan dalam Islam, sehingga meskipun seorang ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja atau memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah pada anak-anaknya tetap tidak gugur. Apabila ibu berkemampuan, dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang sebenarnya menjadi kewajiban ayah mereka, tetapi diperhitungkan sebagai hutang ayah yang suatu saat dapat ditagih.

Menurut hukum Islam, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Hadis, mengenai dasar-dasar kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga, yaitu :

..وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلاوسعها لاتضارولدة بولدهاولامولودله بولده[24]

خذ مايكفيك وولدك بالمعروف[25]

Menurut pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah yaitu, “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak. c) biaya pendidikan anak.[26]

Berkaitan dengan putusan MK tersebut, maka hubungan perdata dalam hal nafkah dapat dikenakan kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Karena pada dasarnya, anak tidak dapat memilih untuk dilahirkan dalam ikatan perkawian yang sah atau tidak. Adanya putusan tersebut akan meringankan beban yang selama ini hanya dibebankan kepada ibunya.

  1. Hak mendapatkan waris

Implikasi hukum dari adanya hubungan perdata antara anak di luar perkawinan dengan ibu dan keluarga ibunya, serta dengan ayah dan keluarga ayahnya, memposisikan anak mendapatkan hak waris. Menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat seseorang mendapatkan waris, yaitu mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[27]

Menurut pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, bahwa seorang akan terhalang menjadi ahli waris jika adanya putusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:[28]

  1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
  2. Terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena dipersalahkan menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 membuat anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat pembagian yang sama dengan anak sah, seperti yang dinyatakan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tentang kelompok yang mendapatkan waris yang salah satunya adalah anak.

  1. Hak mendapatkan perwalian perkawinan jika anak di luar perkawinan adalah perempuan.

Jumhur ulama telah sepakat, bahwa wali merupakan salah satu dari syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut Imam Syafi’i, tidak ada perkawianan tanpa wali.[29] Demikian juga dengan Imam Malik yang berpendapat, bahwa perkawinan tidak diperbolehkan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan.[30]

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak perempuan yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hak untuk mendapat wali dari ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan hukum Islam, karena nasab anak dikaitkan kepada ayah biologisnya. Sedangkan jika anak di luar perkawinan dipahami sebagai anak hasil zina, maka anak perempuan tersebut tetap tidak mendapatkan wali dari ayah biologisnya. Oleh karena ayahnya tidak dapat menjadi wali perkawinannya, maka ia dianggap tidak memiliki wali dan perwaliaannya dilakukan oleh hakim.[31]

  1. III.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

  1. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 dengan menggunakan dasar-dasar hukum sebagaiberikut: Pertama, mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatanperkawinantidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), 8D ayat (1), 28I ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28J ayat (2) dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 55. Kedua, Mengenai dasar hukum anak di luar perkawinan. Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) inkonstitusional bersyarat yakni inkonstitusional apabila ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Selain itu, Para hakim Mahkamah Konstitusi juga menggunakan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa anak berhak mendapat perlindungan dan kepastian hukum karena anak seringkali mendapatkan deskriminasi di masyarakat meskipun pada dasarnya anak tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan. Kedua, anak merupakan hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa tidak adil jika yang menanggung beban hanya perempuan sebagai ibunya dan menghilangkan tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologisnya. Ketiga, seiring berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membuktikan apabila laki-laki tertentu sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan.
  2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 menyatakan, bahwa dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Putusan tersebut sejalan dengan konsep maqâṣid syarî’ah yaitu ḥifẓ-nasl (memelihara keturunan) dan ḥifẓ an-nafs (memelihara jiwa).
  3. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 berimplikasi terhadap ketentuandalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum keluarga Islam di Indonesia. Implikasi yang terjadi yaitu anak di luar perkawinan mendapat hak-hak yang sama dengan anak sah. Hak-hak itu mencakup hak untuk bernasab kepada ayah biologisnya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk mewarisi dan hak untuk mendapatkan perwalian.
  4. IV.DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan, Beirut: Dar Ibn kaṡir, 2002.

Al-Izzuddin ‘abdul ‘Aziz bin Abd Salam, Qawâ’id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam, Vol.2, Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986.

As-Syafi’i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t), V: 21

Djamil, Fathurahman, Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Firdaus, 1994.

Hallaq, B. Well, Sejarah Teori Islam, Jakarta: Raja Grafida Persada, 2011.

Hasbi, M. Umar, Nalar Fiqh Kontemporer. cet. ke-1, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Ibn Hajr Al al-Asqalani, Fath al-Barrî, Beirūt: Dar al-Fikr, t.t.

Imam al-Bukhari, Ṣaḥih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II:7.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Usman, Muhlis, Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam, cet. ke-2, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t.

Zuhailī, Wahbah, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

 


[1] Ar-Rûm (30): 21.

[2] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.

[3] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

[4] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

[5] Sa’id Abu Jaib, Mausu’at al-Ijma’ fil al-Fiqh al-Islamî, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al Islamî. tt.p), hlm. 117.

[6] Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kaṡir, 2002), hlm. 1672.

[7] Pasal ini berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

[8] Pasal ini berbunyi: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

[9] Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012.

[10] Ibid., hlm. 208

[11] Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, Al-Mustasyfâ, t.t., hlm. 254.

[12] M. Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

[13] Al-Izzuddin ‘abdul ‘Aziz bin Abd Salam, Qawâ’id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam, Vol.2 (Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986), hlm. 143.

[14] Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

[15] Risalah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

[16] Weel. B. Hallaq, Sejarah Teori Islam, (Jakarta: Raja Grafida Persada, 2011), hlm. 248.

[17] Al-Furqân (25): 54.

[18] Imam Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi, al-Jamî’ al-Sahir, (Kairo: Dar al-Kutub al-Arabî, 1967), II, 235. HR. Bukhari dari Abu Ya’la al-Tabarani dari al-Baihaqi dari al-Aswad Ibnu Sari.

[19] Muhlis Usman, Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t), hlm. 143.

[20] Ibid.,

[21] Wahbah az-Zūhailī, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 690.

[22] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

[23] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

[24] Al-Baqârah (2): 233.

[25] Al-Imam al-Bukhori, Ṣaḥih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 193.

[26] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

[27] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (3).

[28] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 173.

[29] As-Syafi’i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.t), V: 21

[30] Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), II:7.

[31] Fathurrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 110-112.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Raha

Jalan Poros Raha-Tampo, Desa Laslepa, Kec. Lasalepa, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara

Telp: 0403-2523238

Fax: 0403-2523238

Website : www.pa-raha.go.id

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokasi